Letjen TNI Djaka Budhi Utama: Dari Kopassus hingga Dirjen Bea dan Cukai

bacayuk.com – Penunjukan Letnan Jenderal (Letjen) TNI Djaka Budhi Utama sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menandai babak baru dalam perjalanan panjang karier militer dan pemerintahan seorang prajurit.

Sosok yang akrab dengan dunia intelijen dan militer ini kini dipercaya untuk memimpin institusi strategis dalam sistem keuangan negara. Siapa sebenarnya Djaka Budhi Utama dan bagaimana perjalanan kariernya hingga dipercaya menduduki jabatan penting ini?

Pelantikan Resmi oleh Menteri Keuangan

Pada Jumat, 23 Mei 2025, Menteri Keuangan Sri Mulyani secara resmi melantik Letjen TNI Djaka Budhi Utama sebagai Dirjen Bea dan Cukai, menggantikan Askolani. Dalam sambutannya, Sri Mulyani menyampaikan harapan besar terhadap para pejabat baru yang dilantik.

“Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa bersama kita,” ujar Sri Mulyani.

Pelantikan ini bukan hanya sebuah seremoni administratif, melainkan simbol kepercayaan negara terhadap pengalaman dan kemampuan seorang perwira tinggi TNI yang kini menyeberang ke ranah fiskal dan kepabeanan.

Latar Belakang dan Pendidikan

Letjen TNI Djaka Budhi Utama lahir di Jakarta pada 9 November 1967. Ia menyelesaikan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 39 Jakarta pada tahun 1986, lalu melanjutkan ke Akademi Militer (Akmil) dan lulus pada tahun 1990.

Sejak awal, Djaka telah menunjukkan dedikasi tinggi dalam dunia militer, khususnya di cabang Infanteri – lebih spesifik lagi, ia merupakan bagian dari Komando Pasukan Khusus (Kopassus), salah satu satuan elit milik TNI Angkatan Darat.

Karier Militer dan Pemerintahan

Selama berkarier di lingkungan militer dan pemerintahan, Djaka Budhi Utama menempati berbagai posisi strategis. Salah satu tonggak penting dalam kariernya adalah saat ia menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) pada periode 2021 hingga 2023.

Tak hanya di bidang koordinasi politik, Djaka juga dipercaya untuk menempati posisi tinggi di Badan Intelijen Negara (BIN). Pada Oktober 2024, ia resmi menjabat sebagai Sekretaris Utama BIN, menunjukkan betapa luasnya spektrum kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh negara, dari militer, intelijen, hingga sekarang menjadi pejabat sipil di Kementerian Keuangan.

Sorotan Publik: Djaka dan Tim Mawar

Salah satu hal yang membuat nama Djaka Budhi Utama dikenal luas oleh publik adalah keterlibatannya dalam Tim Mawar, sebuah unit dalam Kopassus yang menjadi sorotan pada masa akhir pemerintahan Presiden Soeharto. Tim Mawar dikaitkan dengan operasi penangkapan sejumlah aktivis prodemokrasi pada tahun 1998, yang menimbulkan kontroversi besar dan menjadi catatan penting dalam sejarah reformasi di Indonesia.

Atas perannya dalam operasi tersebut, Djaka pernah menjalani proses hukum di pengadilan militer. Berdasarkan Putusan Mahkamah Militer Tinggi II Jakarta No. PUT.25-16/K-AD/MMT-II/IV/1999, Djaka dijatuhi hukuman kurungan selama 16 bulan.

Meskipun masa lalu ini menjadi bagian dari perdebatan publik, Djaka tetap melanjutkan karier militernya dan bahkan mendapatkan kepercayaan untuk menduduki jabatan-jabatan strategis di kemudian hari. Ini menunjukkan bahwa negara memberikan ruang bagi proses rehabilitasi dan reintegrasi bagi prajurit yang telah menyelesaikan hukuman dan tetap menunjukkan dedikasi kepada bangsa.

Misi Baru di Bea dan Cukai

Sebagai Dirjen Bea dan Cukai yang baru, Djaka menghadapi tantangan yang tak kalah besar dibandingkan tugas-tugasnya terdahulu. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merupakan institusi penting yang berperan dalam menjaga pintu masuk ekonomi negara, termasuk dalam hal pengawasan barang impor-ekspor, penerimaan negara dari cukai dan bea masuk, serta penanggulangan penyelundupan dan pelanggaran kepabeanan.

Djaka membawa latar belakang kedisiplinan dan strategi dari dunia militer ke dalam sistem birokrasi sipil. Pengalaman intelijen yang ia miliki juga dapat menjadi nilai tambah dalam mendeteksi jaringan penyelundupan dan penghindaran pajak, dua masalah besar yang kerap melanda sistem kepabeanan nasional.

Harapan Publik dan Tanggung Jawab Moral

Penunjukan Djaka sebagai Dirjen Bea dan Cukai tidak lepas dari sorotan publik, terutama karena masa lalunya yang kontroversial. Namun, publik kini juga menanti bagaimana kepemimpinannya dapat membawa perubahan signifikan dalam tubuh institusi yang selama ini juga sering diterpa isu korupsi dan pungli.

Dengan rekam jejaknya yang panjang di dunia militer dan pemerintahan, Djaka diharapkan mampu menciptakan iklim kerja yang profesional, transparan, dan bersih dari praktik-praktik penyimpangan. Kedisiplinan dan integritas adalah dua hal utama yang wajib dijaga dalam institusi sebesar Bea dan Cukai.

Mengembalikan Kepercayaan publik

Letjen TNI Djaka Budhi Utama adalah sosok yang kompleks—seorang prajurit yang pernah dihukum karena keterlibatan dalam operasi kontroversial, namun juga seorang pejabat negara yang dipercaya mengemban amanah berat di berbagai posisi strategis.

Kini, sebagai Dirjen Bea dan Cukai, Djaka memikul tanggung jawab besar untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi yang dipimpinnya, sekaligus membuktikan bahwa masa lalu tidak selalu menjadi penghalang untuk memberikan kontribusi nyata bagi bangsa.

Langkah Djaka ke ranah fiskal ini mencerminkan pergeseran paradigma dalam birokrasi Indonesia—di mana lintas profesi, latar belakang, dan pengalaman menjadi modal berharga selama disertai integritas dan kemampuan menjalankan amanah. Waktu akan membuktikan sejauh mana Letjen TNI Djaka Budhi Utama mampu membawa transformasi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.